Agar tetap bugar selama masa
pandemi, Annisa Pohan gemar bersepeda, terutama di jalur beraspal. Hampir pada
setiap kesempatan di berbagai tempat, ia bersepeda memanfaatkan jalur sepeda
yang disediakan pemerintah-pemerintah daerah, seperti yang ia lakukan di
Bandung. Baginya, bersepeda bukan hanya sehat bagi diri, tapi juga mendorong
penataan lingkungan yang sehat.
Tapi rupanya ada pihak-pihak
yang coba memancing di air keruh, dengan mendorong pemberitaan melalui beberapa
media online, menggunakan judul-judul provokatif, termasuk seolah-olah
menghadapkan Annisa Pohan dengan Kapolri. Padahal dalam tweet-nya, Annisa sama
sekali tidak menyebut siapapun.
Menanggapi hal ini, Jubir
Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan, ungkapan mbak Annisa
adalah ungkapan yang wajar dari seorang warga negara yang gemar bersepeda. Ada
banyak penggemar bersepeda lainnya yang juga protes.
"Tapi tidak ada menyentil
siapapun. Lagipula konteks pernyataan Kapolri adalah hendak mengkaji dan
mengevalusi, serta mencari formulasi yang pas untuk para pengguna sepeda,
termasuk dengan melakukan studi banding ke luar negeri. Tidak ada kata bongkar,”
ujarnya.
Herzaky menambahkan, Sebagai
Ketua Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI), Bapak Kapolri pasti
akan mencari jalan keluar yang bijaksana, mengingat animo yang tinggi dari
masyarakat untuk bersepeda.
"Saya kira ini bagus
untuk perkembangan olahraga sepeda dikemudian hari, dan sejalan dengan tren
gaya hidup sehat di berbagai negara,” imbuhnya
Diketahui, Isu pembongkaran
jalur sepeda di jalan-jalan utama Ibukota mengemuka setelah dalam Rapat Dengar
Pendapat dengan Kapolri (16/6), Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni
dari Fraksi Partai Nasdem meminta Kapolri membongkar jalur sepeda yang dibangun
Pemda DKI dengan alasan menciptakan diskriminasi antar pengguna sepeda yang
berbeda.
"Mohon
kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk
menyikapi jalur permanen dikaji ulang, bila perlu dibongkar dan semua pelaku
jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung
masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin,” ujar Sahroni.
Usulan pembongkaran sepeda
oleh politisi Nasdem ini mengundang kritik dari para pemangku kepentingan
transportasi. Djoko Setijowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
menolak usulan ini dan berpendapat, "Dengan jalur sepeda yang terlindungi,
akan menjamin keselamatan pesepeda,” ujarnya.